Home / ACEH / PAKAR Minta Pemerintah Revisi Qanun Pembagian Dana Bagi Hasil Migas

PAKAR Minta Pemerintah Revisi Qanun Pembagian Dana Bagi Hasil Migas

 

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH-  Direktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh Muhammad Khaidir, S.H mengatakan, terkait dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk segera di revisi.

“Yang artinya Qanun tersebut bertentangan dengan azas umum Pemerintah Aceh, keadilan dan keterbukaan, bahkan tidak tertutup kemungkinan melahirkan isu pemekaran Aceh,” ujarnya, Minggu 16 April 2017.

Maka dengan ini ia minta Pemerintah Aceh untuk merevisi Qanun Nomor 10 tahun 2016 tentang Dana Otsus Aceh. Di sisi lain Pakar Aceh melihat ada pihak pihak tertentu yang mengiginkan ketidak adilan dan ketidak merataan Pembangunan Aceh, dimana dalam Qanun nomor 10 tahun 2016 di sebutkan lantaran dana Otsus sebanyak 40 persen jatah kabupaten/kota mekanismenya kembali ke sistem pagu.

Kebijakan ini berat dugaan muncul saat masa jabatan Pelaksana tugas Gubernur Aceh ketika gubernur definitif zaini Abdullah dan Muzakir Manaf cuti jelang Pilkada Aceh.

“Maka dengan ini kami minta Kepada Pemerintah Aceh untuk merevisi Qanun terkait Dana Otsus. kami yakin bahwa seluruh Bupati dan wakil bupati/Walikota dan wakil walikota Se Aceh menyetujui revisi Qanun bagi hasil migas Aceh, karena sangat merugikan kabupaten kota Se-Aceh,” tutupnya.