Home / ACEH / Partai Aceh: MK Harus Selesaikan Sengketa Pilkada Aceh dengan UUPA

Partai Aceh: MK Harus Selesaikan Sengketa Pilkada Aceh dengan UUPA

Saksi paslon Mualem-TA Khalid, Adi Laweung (kanan) didampingi Wen Rimba Raya menandatangi form keberatan model C2 Kwk pada rapat pleno di DPRA, Sabtu, 25 februari 2017. (Muhammad Fadhil/Klikkabar)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Melihat sidang perdana gugatan Pilkada Calon Gubernur dan calon wakil gubernur Aceh tahun 2017 yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi di Lantai IV Gedung MK Jakarta pada Kamis, 16 Maret 2017.

Dalam sidang perdana pihak kita (padangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh H. Muzakir Manaf-Ir.H.TA. Khalid) telah memberikan mandat kuasa hukumnya kepada Yusril Ihza Mahendra dan timnya.

Juru Bicara Partai Aceh, Adi Laweung mengatakan bahwa mereka berharap agar MK tetap harus berpegang pada Konstitusi dengan mengakui keberadaan Undang Undang yang bersifat khusus sebagaimana tertuang dalam pasal 18B UUD 1945.

“MK harus mengedepankan keadilan konstitusional dengan tidak mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara yang terabaikan dan terzalimi secara terstruktural, sistematis dan masif dalam pelaksanaan pilkada beberapa  waktu yang lalu,” katanya.

MK juga harus konsisten bahwa MK bukan hanya corong Undang Undang tapi juga corong keadilan bagi masyarakat, lanjut Adi Laweung.

Dalam hal ini bahwa kita berpegang pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan yang mengatur soal pelaksanaan pilkada Aceh dengan ketentuan khusus yang diatur dalam pasal 74 dan pasal 269, maka MK harus mengenyampingkan undang-undang yang berlaku umum.

“Kita meminta MK konsisten, jika tahapan dimulai dengan UUPA sebagaimana pasal 91 maka MK juga harus menyelesaikan sengketa dengan menggunakan UUPA juga,” tutup dia.