Home / ACEH / Mutasi Pejabat, YARA Apresiasi Gubernur Aceh

Mutasi Pejabat, YARA Apresiasi Gubernur Aceh

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH. (IST)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh mengapresiasi Gubernur Aceh yang melantik kembali pejabat di Aceh sesuai dengan UUPA. Menurut YARA, langkah ini harus didukung penuh karena merupakan langkah gubernur untuk menjaga dan mempertahankan pasal pasal dalan UUPA yang memang diberikan untuk Aceh.

Hal tersebut dikatakan Direktur YARA, Safaruddin dalam siaran pers kepada Klikkabar.com, Jum’at malam, 10 Maret 2017.

Baca: Berikut Nama-nama Pejabat yang Baru Dilantik Gubernur Aceh

“Selama ini kita sudah lupa terhadap pasal pasal dalam UUPA yang memberikan hak istimewa dan khusus bagi Aceh, saat ini dengan semangat yang ditunjukkan oleh gubernur sekaligus mengingatkan seluruh komponen masyarakat Aceh akan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh harus kita jaga dan pertahankan sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” kata Safaruddin.

Tentang pelantikan pejabat ini, katanya, kewenangan pemerintah Aceh telah diberikan dalam pasal 100 dan 119, dimana dalam pasal 100 disebutkan, ayat (1) perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas. Aceh, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh, Ayat (2) perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRK, dinas kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota, kecamatan yang diatur dengan qanun kabupaten/kota.

“Pasal 119 ayat (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur. (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota,” ujar Safaruddin.

Ia mengatakan, dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh UUPA tersebut maka pelantikan yang dilakukan oleh gubernur sah secara hukum, dan ini harus diapresiasi atas ketegasan gubernur dalam mempertahankan keistimewaan dan ke khususan Aceh.

“Kami juga meminta agar DPRA juga turut serta dalam hal mempertahankan keistimewaan Aceh yang sudah ada dalam UUPA,” imbuhnya.[]