Home / ACEH / [Opini] Kekalahan Pendekar Politik Dinasti di Negeri Endatu

[Opini] Kekalahan Pendekar Politik Dinasti di Negeri Endatu

Ilustrasi pilkada. | Radarpolitik

*Oleh: Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.

Tersingkirnya beberapa pendekar politik dinasti di panggung demokrasi Aceh adalah suatu hal yang menarik untuk dibahas, pendekar politik dinasti yang berasal dari partai politik lokal dan partai politik nasional yang selama ini telah menjadi dinasti politik harus tereliminasi dari pilihan masyarakat Aceh.

Namun pertanyaanya, apa sesungguhnya yang mejadi penyebab kekalahan para pendekar politik dinasti ini, bukankah mesin partai telah bekerja secara maksimal, dan relawan juga sudah mengawal rekapitulasi sejak awal, lantas kenapa pendekar politik dinasti ini tetap kalah di pilkada tahun ini? Jawabanya hanya satu yakni kekalahan para pendekar politik dinasti disebabkan oleh diterminasi kekuatan politik rakyat yang lebih determinan ketimbang kekuatan partai politik itu sendiri, sehingga menyebabkan para pendekar politik dinasti harus terdepak di arena pilkada tahun ini.

Pilkada di Aceh sejatinya menjadi ajang kontestasi tingkat tertinggi di daerah yang diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas yang mampu membawa daerah menjadi lebih baik lagi. Sistem pemilihan secara one man, one vote, one value (satu orang, satu suara, satu nilainya) memiliki kemutlakan yang luar biasa, menempatkan seseorang pada nilai yang sama dalam menentukan nasib pembangunan daerah kedepan.

Untuk Itulah, kenapa demokrasi selalu menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan mutlak, karena hanya dengan suara rakyatlah pemimpin itu bisa terpilih menjadi pemimpin rakyat sesuai dengan selera rakyat itu sendiri. Prinsip itulah yang menyebabkan pilihan rakyat menjadi manifesto tertinggi dalam pemilihan secara umum, sehingga yang terjadi saat ini di Aceh adalah pergeseran pilihan politik rakyat aceh yang tidak selalu bersifat dikotomis menjadi kekuatan politik yang sifatnya demokratis.

Kalahnya Pendekar Dinasti

Di beberapa daerah di Aceh yang selama ini dikuasai oleh kekuatan politik dinasti, sudah mulai menampakkan perubahan yang luar biasa, perubahan itu terlihat dari kalahnya pasangan calon yang memiliki pengaruh kekeluargaan di daerahnya dengan pasangan calon yang tidak berasal dari trah kekeluargaan yang sama, sehingga membuat pilkada tahun ini terasa semakin berbeda dari dua pilkada sebelumnya.

Kesakralan akan politik dinasti yang terjadi di Aceh selama ini harus berakhir pada pilihan masyarakat yang menghendaki adanya perubahan bagi daerahnya. Proses regenerasi kepemimpinan lokal secara alamiah ini disebabkan oleh reformasi politik dikalangan masyarakat itu terjadi secara perlahan pada kurun waktu belakangan ini.

Sebut saja perubahan prilaku pemilih yang lebih mementingkan program kerja dibandingkan kedekatannya secara emosional yang semakin meningkat, kesadaran akan pentingnya memahami visi dan misi yang ditawarkan para pendekar politik, hingga sosialisasi politik yang baik yang dilakukan oleh para pendekar politik yang menyebabkan bergesernya pilihan masyarakat dari pendekar politik dinasti kepada pendekar politik lain diluar dinasti.

Beberapa persoalan ekseternal lainnya juga menjadi indikator berpindahnya suara masyarakat dari pendekar politik dinasti ke pendekar politik lain, diantaranya terkait dengan pelaksanaan fungsi partai politik pengusung pendekar politik dinasti yang tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, persoalan figur calon pendekar politik dinasti yang tidak terlalu disukai oleh masyarakat, dan persoalan partisipasi politik masyarakat yang semakin membaik dari tahun ke tahun dalam menciptakan stabilitas politik melalui control political crime dalam menanggulangi kecurangan politik yang menyebabkan pilihan politik dinasti tidak terlalu diminati pada pilkada ini.

Selain itu, adanya silent power (kekuatan senyap) yang timbul dari kesadaran masyarakat Aceh dalam berpolitik sebagaimana yang populerkan oleh Mawardi Ismail, (Pakar Hukum & Pengamat Politik Aceh) juga menjadi faktor utama tergerusnya hegemoni politik dinasti ini. Pendapat itu selaras dengan pandangan Daniel Wagner seorang CEO dari Country Risk Solution dari Amerika Serikat yang menjawab kenapa negeri kampiun demokrasi seperti Amerika bisa terjatuh pada perangkap dinasti, tidak lain karena rakyat Amerika selama ini apatis dan tidak mengambil sikap yang jelas terhadap pilihan politiknya (daniel wagner; 2015), untuk itu wajar kiranya kekuatan senyap ini membuktikan bahwa masyarakat Aceh sekarang tidak apatis lagi bila dibandingkan dengan dua periodeisasi pilkada Aceh sebelumnya.

Ketidakapatisan inilah yang kemudian mendasari adanya perubahan pilihan masyarakat Aceh saat ini dalam memilih pemimpinnya, mereka mulai mengenal pasangan calon pendekar politik lain secara lebih jauh dan mulai meninggalkan politik dinasti sebagai langkah alternatif pilihan politik yang baru.

Di beberapa negara berkembang saat ini, tradisi politik dinasti juga mulai ditinggalkan oleh pemilihnya, India misalnya melalui Rahul Gandhi cicit dari Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru yang berkampanye dengan penuh semangat, harus tumbang oleh Narendra Modi yang ingin mengakhiri kekuasaan klan Nehru-Gandhi. Begitu juga dengan Lee Hsien Loong putra Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura yang sangat dihormati oleh masyarakat Singapura juga harus kalah oleh partai oposisi di Singapura yang menumbangkan rezim politik dinasti di negeri the lion city ini. kekalahan ini disebabkan oleh pilihan masyarakat yang tidak menghendaki mereka sebagai pimpinannya.

Syndrome ini lah yang kemudian mulai berkembang di masyarakat Aceh. Kekalahan para petarung demokrasi di negeri endatu terutama dari kalangan politik dinasti telah menjadi gambaran bahwa kondisi masyarakat Aceh saat ini semakin lama semakin bertransformasi menjadi kekuatan politik rakyat yang merdeka, mereka tidak bisa lagi di intervensi oleh kekuatan politik manapun, dan tidak bisa lagi di intimidasi oleh kekuatan politik apapun, sehingga butuh energi dan usaha yang baru dalam meyakinkan konstituen kedepannya.

Evaluasi jurus yang tidak ampuh

Salah satu cara memperbaiki keadaan pendekar politik dinasti ke depan adalah dengan cara memperkuat keberadaan partai politik pengusung pendekar politik dinasti yang ditujukan sebagai media perantara antara masyarakat dan calon pendekar politik (paslon) yang hendak diusung ke depan.

Mereka harus diajarkan jurus yang ampuh dalam menarik simpati publik dengan cara menarik serta keterlibatan masyarakat dalam membangun daerahnya. Keterlibatan itu bisa dilakukan secara interest articulation atau keterlibatan individu dalam menyuarakan kepentingannya, agregasi kepentingan politik melalui perjuangan aspirasi masyarakat, dan mengajak serta masyarakat dalam membuat suatu kebijakan.

Begitupun dengan peranan partai politik pengusung pendekar politik dinasti yang seharusnya mengedepankan sistem restrospective voting dalam menilai kualitas pendekar politik dinasti sebelum diusung sebagai pasangan calon. Jenis voting ini adalah memberikan evaluasi kepada si kandidat (pendekar politik dinasti) tersebut sebelum diusung dan didukung untuk periodeisasi berikutnya dengan cara memberikan penilaian kepada pendekar politik dinasti apabila si pendekar politik dinasti dinilai “berhasil” menjalankan programnya maka akan di “hadiahi” dengan dipilih kembali oleh partai politiknya melalui pemilih secara umum, namun bila si pendekar politik dinasti itu gagal maka akan di “hukum” dengan tidak memilihnya sebagai pasangan calon yang hendak diusung atau didukung.

Sedangkan aspek evaluasi yang terakhir adalah dengan cara melakukan proses rekrutmen yang baik bagi pendekar politik yang hendak diusung dengan didasari oleh kemampuan, keingingan, serta kebutuhan masyarakat Aceh akan sosok pemimpin itu sendiri, sehingga nantinya, diharapkan para pendekar politik dinasti ini kedepannya tidak salah mengambil jurus dan bisa kembali bertarung di arena pilkada aceh pada tahun 2022.[]

*Penulis merupakan Penggiat Politik dan Hukum Aceh, saat ini berkerja sebagai Staf Ahli Anggota Komisi III DPR RI. Email erlandajp@gmail.com