Home / ACEH / Rumah Sakit Syariah di Aceh, Kapan Terjadi?

Rumah Sakit Syariah di Aceh, Kapan Terjadi?

OLEH : RATNALIA INDRIASARI

PENERAPAN syariat Islam telah lama diterapkan di Provinsi Aceh. Bahkan untuk pelayanan publik sektor keuangan, yaitu Bank Aceh pun telah terkonversi menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016. Lalu bagaimana dengan pelayanan publik sektor kesehatan? Sudahkah Rumah Sakit (RS) di Aceh mengenggam akreditasi RS Syariah? Sedangkan RS Islam Sultan Agung Semarang telah dinobatkan menjadi RS Syariah Pertama di Indonesia. Dalam tulisan ini akan melihat pada aspek mutu, akreditasi, dan selanjutnya dikorelasikan pada fakta-fakta yang terjadi. Tentunya prespektif yang digunakan berbasiskan syariah dikaitkan dengan sektor pelayanan publik diatas.

Mutu
Mutu merupakan kondisi yang dinamis, selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. RS Syariah merupakan jawaban dari kebutuhan dan harapan masyakat, khususnya pasien, yang menginginkan pelayanan kesehatan yang islami di RS. Penilaian mutu suatu pelayanan dapat dilihat pada akreditasi yang diberikan oleh pemerintah ataupun swasta.

Dikarenakan akreditasi RS merupakan bentuk peningkatan dan mempertahankan mutu sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan definisi mutu oleh Joseph M. Juran (1989). Juran on Quality By Design diterbitkan di New York: McMillan Company. Menurutnya mutu adalah kecocokan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Sedangkan Phillip B. Crosby (1986) dalam buku berjudul Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, berpendapat bahwa mutu adalah suatu barang/jasa yang sesuai dengan standarnya. Menurut Azrul Azwar (1996), di buku Pengantar Administrasi Kesehatan. pelayanan kesehatan dikatakan bermutu jika dapat memuaskan pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Akreditasi RS Syariah
Berkembangnya RS dan sarana pelayanan kesehatan di Indonesia dengan label RS Islam melatarbelakangi konsep akreditasi RS Syariah. Selain itu, RS yang berbasiskan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik pasien, tapi juga melayani/menjaga kebutuhan religius dan spiritual, baik dari pasien maupun keluarga. Oleh sebab itu, MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia) menginisiasi standar sertifikasi RS Syariah.

Ditinjau dari tujuan dilakukan Akreditasi RS Syariah untuk : (a) Memberikan jaminan bahwa RS yang terakreditasi telah memenuhi prinsip syariah dan standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat; (b) Mendorong RS untuk selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta mempertahankan standar mutu yang tinggi; (c) Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan serta pengakuan dari masyarakat umum (Hasan, S. (2014). Menggagas Akreditasi Rumah Sakit Syariah). Selanjutnya akreditasi ini menjadikan RS yang seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Prinsip-prinsip itulah menjadi pedoman bagi RS Syariah untuk mempraktekan dalam manajemen dan pelayanannya kepada masyarakat.

Standar sertifikasi RS Syariah merupakan komplementer terhadap standar akreditasi nasional di Indonesia yang diterbitkan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit). Akreditasi RS Syariah bukanlah akreditasi tandingan atau sebagai pengganti KARS. Syarat mutlak untuk mendapatkan akreditasi syariah berdasarkan MUKISI (Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia). (2015). Standar dan Instrumen Rumah Sakit Syariah, RS harus sudah lulus akreditasi KARS. Hal ini dilakukan karena RS Syariah haruslah bermutu tinggi dan menjaga keselamatan pasien, dan itu terpenuhi dalam standar akreditasi KARS. Bahkan, jika RS kehilangan status akreditasinya dari KARS, maka gugur pula statusnya sebagai RS Syariah.

Standarisasi RS Syariah diterapkan pada manajemen dan pelayanan. RS boleh menerima pasien non muslim karena pelayanannya tidak memandang ras, suku, dan agama. Kehalalan obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetika, dan pakaian di RS menjadi hal yang diwajibkan. Walaupun, bila masih ada obat yang belum bersertifikat halal boleh digunakan, asal tidak mengandung unsur haram, dan wajib disetujui dewan pengawas syariah. Sedangkan bila kondisi darurat, penggunaan obat berunsur haram, wajib melakukan prosedur informed consent (persetujuan tindakan medis). Bahkan dana RS harus dikelola menggunakan lemabaga keuangan syariah, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin, maupun dana pensiun (www.gatra.com, fatwa rumah sakit syariah, 06/02/2017). RS syariah harus memberikan pendidikan asuhan spiritual kepada staf, pasien dan keluarga pasien, selain fasilitas dan sarana ibadah yang memadai.

Realitas di Provinsi Aceh
Jika merujuk pada data Dinkes Aceh. (2016). Profil Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2015, dimana Jumlah RS di Aceh pada tahun 2015 yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, dan swasta non profit sebanyak 31 unit, yang terdiri atas RS Umum berjumlah 28 unit dan RS Khusus berjumlah 3 unit. Dari 31 unit tersebut, RS yang sudah terakreditasi Tingkat Paripurna baru 3 unit, yaitu RSUD Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah; RSUD dr. Zainoel Abidin, Provinsi Aceh, dan RS TK. II Iskandar Muda, Kota Banda Aceh (http://akreditasi.kars.or.id). Walaupun demikian, pelayanan RS berkonsep Islami telah diterapkan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin, Provinsi Aceh dan RSUD Meuraxa, Kota Banda Aceh. Konsep Islami yang diterapkan, seperti memberikan salam kepada pasien setiap dimulainya sebuah tindakan pelayanan, menghentikan sejenak pelayanan di poliklinik ketika waktu shalat. Selain itu, manajemen mendatangkan ustadz untuk memberikan pencerahan kepada para pasien di unit rawatan untuk mengajarkan praktik ibadah dan ceramah agama kepada pasien (http://aceh.tribunnews.com, ini-konsep-pelayanan-islami-di-rsuza, 13/03/2015). Untuk mencapai RS Syariah, syarat mutlaknya telah terakreditasi oleh KARS, terutama pada Akreditasi Tingkat Paripurna. Maka, harapannya ketiga RS yang telah terakreditasi Tingkat Paripurna mampu mendapatkan Akreditasi RS Syariah, sebagaimana mereka berupaya untuk menjadi RS bertaraf internasional dengan mendapatkan akreditasi JCI (Joint Commission International).

Kesimpulan tulisan ini bahwa Provinsi Aceh belum memiliki RS yang terakreditasi Syariah. Pemerintah harus berkomitmen secara serius mewujudkan RS Islami yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip universal lainnya. Apalagi sangat mendukung dari kondisi di Aceh, dimana provinsi yang menjunjung tinggi dan berkomitmen mempraktekan nilai-nilai islami dalam seluruh tatanan aspek kehidupan manusia, termasuk di pelayanan sektor kesehatan.

*Penulis merupakan Mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh