Home / ACEH / Pemerintah Aceh Dinilai Tidak Peka Terhadap Korban Pelanggaran HAM

Pemerintah Aceh Dinilai Tidak Peka Terhadap Korban Pelanggaran HAM

Ilustrasi @google

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Menyikapi pembahasan APBA Aceh 2017 yang sedang berlangsung alot di DPRA, anggaran yang telah dibahas tersebut menyebutkan salah satunya ploting anggaran untuk KKR Aceh. Setelah pembahasan yang panjang, anggaran untuk KKR Aceh diputuskan sejumlah 3 Milyar yang dibawah Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, jumlah ini sangat jauh dari usulan yang telah disampaikan sebelumnya oleh KKR Aceh kepada tim TAPA sejumlah 21 Milyar.

Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra menilai, dengan alokasi yang telah ditetapkan, ini mengesankan Pemerintah Aceh tidak memahami tugas dan fungsi KKR Aceh. KKR Aceh yang baru saja dilantik sebulan lalu, ini merupakan tahun pertama yang memerlukan support penuh dari Pemerintah Aceh karena sebagai Komisi yang baru belum memiliki sekretariat, kelengkapan sekretariat, SOP yang harus segera disiapkan yang merupakan perintah Qanun 17 Tahun 2013. Sehingga di tahun kedua KKR Aceh dapat bekerja maksimal untuk pemenuhan hak korban.

Menurut Hendra, dengan anggaran yang begitu minim tidak akan mampu melaksanakan tupoksinya mulai dari menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi hingga melakukan penyelidikan, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap saksi korban pelanggaran HAM masa lalu di seluruh Aceh.

“Pengalokasian yang sangat minim juga bisa dilihat sebagai upaya awal dari Pemerintah Aceh dalam melemahkan kerja-kerja yang akan dilakukan KKR Aceh dalam upaya pengukapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi korban pelanggaran HAM masa lalu,” kata Hendra dalam siaran pers kepada Klikkabar.com, Rabu, 11 Januari 2017.

Di samping itu, Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh yang terdiri dari beberapa LSM di Aceh berharap Pemerintah Aceh memahami sepenuhnya mandat besar yang diemban KKR Aceh yang telah dilantik sebelumnya oleh Pemerintah Aceh pada 25 Oktober 2016 dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh.

“Dengan kondisi seperti ini KPK Aceh menganggap Pemerintah Aceh tidak serius terhadap pembentukan KKR Aceh. Berkaca pada anggaran tahun lalu saja, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada organisasi kepemudaan,” pungkasnya.[]