Home / ACEH / [Opini] Konten Media antara Refleksi atau Representasi Realitas

[Opini] Konten Media antara Refleksi atau Representasi Realitas

Pengamat Komunikasi Politik yang juga dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal Aceh, Kamaruddin Hasan. (IST)

Pengamat Komunikasi Politik yang juga dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal Aceh, Kamaruddin Hasan. (IST)

Oleh: Kamaruddin Hasan

Kajian tentang, apakah konten media merefleksikan realitas atau hanya sekedar mereprensentasikan realitas, tak akan pernah pudar dibahas, sepanjang publik menjadikan komunikasi dan informasi sebagai kebutuhan. Apalagi saat ini diakui komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan publik.

Secara normatif, konten-konten yang produksi oleh media, tentu mengambil bahan baku dari pengalaman-pengalaman publik dan mengemasnya dalam bentuk konten, kemudian diceritakan kembali, yang kita sebut sebagai realitas. Proses menceritakan kembali ini yang sering menjadi perdebatan, apakah ia merefleksikan realitas atau sekedar merepresentasikan realitas?

Realitas sebagai konten media yang ditampilkan mencerminkan independensi, netralitas dan obyektifitasnya dalam semua konteks; politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum. Awalnya netralitas dan obyektifitas media bisa dimaknai sebagai sikap untuk tidak mengikutsertakan kecenderungan unsur subyektifitas jurnalis atau pengelola media dalam proses memotret serta mengekspose realitas kehidupan.

Netralitas dan obyektifitas media diterjemahkan sebagai sebuah kerja yang bebas kepentingan, netral sepenuhnya, obyektif serta melihat peristiwa secara makro. Memang sejatinya media yang bisa meraih kepercayaan publik, mereka yang mendedikasikan kerja profesionalismenya pada kepentingan publik dan itulah yang disebut netral, independen dan obyektif.

Terkadang, faktor internal dalam organisasi media, kebebasan biasanya dinilai berdasarkan kadar kontrol yang dijalankan oleh para pemilik dan manager terhadap para jurnalisnya, serta kontrol yang kenakan oleh para jurnalis itu sendiri terhadap para bawahannya dalam wadah organisasi yang seringkali bersifat birokratis dan hierarkis. Netralitas dan independensi media mesti diarahkan secara benar untuk dapat memberikan manfaat nyata bagi publik sebagai tujuan kehadiran media. Bukannya sekedar untuk membebaskan media dan para pemiliknya dari kewajiban memenuhi harapan dan tuntutan publik.

Sisis lain, faktor external media juga menjadi masalah klasik; pengaruh kekuasaan, politik dan ekonomi. Saat ini, media cenderung tidak memanfaatkan kenetralannya untuk menentang hubungan kekuasaan, politik ekonomi yang ada. Mereka mudah rentan untuk berasimilasi dengan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Sehingga media lebih cenderung berfungsi dalam melindungi dan atau menonjolkan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi.

Kalau dicermati saat ini, peta para pihak berkuasa secara ekonomi dan politik justru pemilik media, implikasinya ketika industri media dikuasai hanya beberapa korporasi yang kemudian menghegemoni kepentingan publik. Publik terkadang hanya menjadi komodifikasi dalam tubuh media. Ekonomi politik media lebih diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media.

Asumsinya bahwa konten media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik. Faktor pemilik media, modal, dan pendapatan media lebih menentukan bagaimana wujud konten media. Realitas Industri media kini dikendalikan sejumlah pemilik modal yang terkonsentrasi, mengarah ke oligopoli media, monopoli kepemilikan media.

Kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan akan menentukan apakah konten media mengandung kebenaran (truth), atau kebenaran palsu (psedo-truth); menyampaikan obyektivitas atau subyektivitas; bersifat netral atau berpihak; merefleksikan realitas atau merefresentasikan fakta atau hanya memelintir fakta; menggambarkan realitas atau menyimulasi realitas. Posisi media sebagai ruang dialog publik membutuhkan landasan filosofis independen dan landasan praktis netralitas yang perlu dijaganya.

Keterikatan media pada dimensi ekonomi, kekuasaan politik menjadikan konten media sebagai ajang yang rentan terhadap pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi. Sebagai entitas yang dikonstruksi media, apa yang disebut sebagai konten, acapkali hanya merefleksikan dan merepresentasikan kepentingan ekonomi sekaligus kekuasaan politik tertentu.

Maka dalam kajian konten-konten media dengan relasi ekonomi politiknya, penekanan terhadap bahasa menjadi penting. Bahasa menempati posisi terpenting dalam proses produksi dan distribusi konten media.

Konten media merupakan sekumpulan bahasa yang terangkai menjadi satuan-satuan struktural yang dapat dimaknai dan dipertautkan dengan realitas. Walau demikian, bahasa itu sendiri pada dasarnya realitas tersendiri. Bahasa mesti dipahami bukan saja mampu memanipulasi realitas sedemikian rupa sehingga realitas tidak selalu sama persis dengan realitas yang sesungguhnya, melainkan juga mampu menciptakan citra yang berlebihan terhadap realitas yang sesungguhnya.

Bahasa mampu mengkonstruksi realitas, bahasa mampu mereproduksi realitas yang disampaikan pada publik. Bahasa memproduksi wacana, ketika konten direproduksi melalui praktik berbahasa tertentu untuk menghubungkan antara realitas yang diinformasikan dengan publik media. Bukan saja karena penampilan realitas yang boleh jadi berbeda akibat dari pemakaian bahasa, melainkan juga karena pengguna bahasa oleh media tidak jarang menjadi subyek yang patut dipertanyakan posisinya atas informasi yang direproduksi.

Konten media bukan saja menampilkan citra realitas, melainkan sesungguhnya citra media itu sendiri. Oleh karenanya, perlu pemahaman mendalam tentang wacana bahasa menjadi tolok ukur untuk menguji bagimana bahasa digunakan di dalam membentuk konstruksi politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum.

Sementara, jika dipahami secara mendetail, konten sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian interpretasi yang telah terolah berdasar fakta atau peristiwa. Sehingga untuk mengatakan bahwa konten media adalah sebuah entitas obyektif tentu masih perlu perdebatan.

Namun, untuk mengatakan bahwa sebuah konten disebut sebagai realitas subyektif rill tentu juga tidak beralasan karena untuk menuangkan suatu peristiwa menjadi konten atau teks berita, tentu membutuhkan persyaratan yang disepakati bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memahami, tentang bahasa dalam konten media, dapat dibedah melalui paradigma kaum posistivisme empiris, konstruktivisme atau fenomenologi dan perspektif kritis.

Perspektif posistivisme empiris menyakini bahwa bahasa merupakan jembatan antara manusia dengan obyek. Bahasa dianggap sebagai sebuah realitas obyektif yang merefleksikan realitas begitu saja, oleh karenanya sisi subyektif pengguna bahasa diekslusikan sedemikian rupa. Distorsi realitas tentu saja tidak mendapat tempat untuk diperhitungkan dalam pemahaman ini, karena bahasa dianggap telah merefleksikan begitu saja realitas dalam media.

Dalam kaitannya dengan konten media, paradigma posistivisme-empiris meyakini bahwa apa yang dilakukan media seolah sekadar memindah realitas pertama sebagai realitas sosial, politik, budaya, ekonomi atau hukum ke realitas kedua yaitu realitas media massa tanpa tendensi untuk melakukan distorsi.

Sedangkan paradigma konstruktivisme atau fenomenologi, konten media tidak layak lagi disebut sebagai refleksi realitas rill, melainkan media sekadar ‘representasi’ apa yang berlangsung dalam masyarakat, sehingga klaim-klaim obyektif untuk memahami bahasa hasil produk media massa tidak layak lagi diterapkan. Pikiran manusia membawa konstruksi nilai tertentu yang kemudian dalam mewujud sebagai konten media. Sehingga subyektivitas jurnalis atau pekerja media sebagai pembuat konten, menjadi hal yang wajar terjadi sehingga untuk disebut sebagai realitas obyektif adalah tidak mungkin.

Dalam pandangan Eriyanto, pandangan konstruktivisme sebagai tradisi fenomenologi yang menolak pemisahan antara subyek dan obyek bahasa. Subyek atau pengguna bahasalah yang menjadi faktor sentral dalam kegiatan wacana media, karena subyeklah yang mula-mula memilih dan menggunakan bahasa untuk menyampaikan maksud tertentu.

Perspektif konstruktivis memperhatikan peran penguasaan makna dari yang semula condong pada media, kini beralih pada publik. Peran yang aktif dari publiklah yang kini menentukan makna, sehingga konten media tidak layak lagi menduduki peran sebagai pesan, melainkan justru sebagai ‘teks’ yang maknanya akan sangat tergantung kepada kemampuan publik untuk menafsirkan. Artinya meyakini realitas media sebagai hasil konstruksi sama halnya dengan memandang suatu fenomena yang diibaratkan seperti gunung es. Permukaan yang terlihat seringkali hanya sebagian kecil dari kenyataan sesungguhnya, dan sebaliknya apa yang ada di bawah permukaan itu justru lebih besar.

Pada gilirannya peran pemaknaan oleh publik menjadi hal penting karena publik yang mempunyai otoritas untuk melihat bagaimana bagian yang tidak tampak dari gunung es itu dapat diketemukan.

Peran publik untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang seringkali tidak terlihat itu disebut sebagai ‘memaknai’. Pada saat publik mempunyai otoritas penuh untuk memaknai sebuah konten, maka peran bahasa menjadi penting. Bahasa menjadi medium istimewa, yang mampu memproduksi makna.

Kemudian dalam pandangan kritis, muncul sebagai sebentuk koreksi terhadap paradigma konstruktivisme yang dianggap kurang sensitif terhadap proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Dalam studi media, meski masih dalam kerangka kerja analisis wacana, paradigma kritis mencoba menggapai sejumlah kemungkinan lain yang mempengaruhi proses produksi dan reproduksi makna.

Paradigma ini percaya bahwa produksi dan reproduksi makna dipengaruhi pula oleh konstelasi kekuatan yang ada di balik teks. Maka bahasa tidak mungkin menjadi medium yang netral dalam merepresentasikan realitas, bahasa sesungguhnya terlibat dalam hubungan ekomoni dan kekuasaan politik.

Pada saat seluruh realitas sosial, budaya termasuk ekonomi dan politik berperan membentuk jalinan makna teks dalam media, maka secara terang-terangan sisi ekonomi dan politik media sangat tampak di balik konten media. Tidak hanya konten media, media pun sebagai sebuah lembaga ekonomi tidaklah hadir dalam ruang kosong. Media acapkali menjadi ajang pertarungan bagi kepentingan ekonomi dan kekusaan politik tertentu.

Artinya publik mampu melakukan rekonstruksi, bukan hanya peristiwa atau informasi yang disajikan oleh konten media, melainkan juga aspek politis bahasa. Publik beranjak dari perspektif mikro menuju makro, dari wilayah struktur bahasa ke struktur kognitif pelaku representasi media. Analisis kritis yang memperkaya pandangan publik bahwa ada keterkaitan antara konten media, ideologi media, ekonomi dan kekuasaan politik.

Ibnu Hamad, menyebutkan, bagi publik sebagai obyek memahami ideologi media dapat menjadi penjelas atas status dan posisi media yang bersangkutan dalam konstelasi dan kontestasi sosial, ekonomi dan politik. Bagi media sebagai subjek, kajian ideologi media menjadi alat kontrol bagi dirinya sendiri, apakah ia masih layak menjadi media ataukah sudah berubah menjadi medium atau corong kepentingan orang, pihak-pihak tertentu.

Dalam hal ini, ideologi media merupakan ideologi yang dimiliki oleh media sebagai institusi atau menjadi landasan hidup media. Sedangkan, ideologi dalam media, dimana didalam media dimuat berbagai macam ideologi dan media merupakan arena tempat berbagai ideologi dipresentasikan dan didistribusikan, yang kemungkinan diantara ideologi tersebut saling berkontestasi atau masing-masing berjuang menjadi ideologi yang dominan.

Namun demikian, kita masih terus berjuang, agar media tidak terjerumus terlalu dalam ke permainan politik oligarki, monopoli dan hegemoni, yang berimplikasi pada kontennya. Hal ini mesti diseimbangkan dengan kepentingan publik, dimana pada dasarnya publik sebagai pemilik informasi.

Media berkewajiban menyajikan liputan dan menampilkan kontennya secara berimbang – cover both side, check and rechech serta balancing reporting sehingga publik mendapatkan informasi yang jujur dan benar. Dalam hal ini, perlu kemauan yang baik dari pengelola media dalam menjaga martabatnya. Kalau hanya memenuhi kepentingan ekonomi, bisnis dan kekuasaan politik, bisa diprediksi kualitas konten media akan berjalan secara absurd, disamping fungsi media untuk melakukan edukasi hanya sekadar pemanis bibir saja.

Padahal, konten media merupakan sebentuk konstruksi sosial, budaya, politik, ekonomi yang melaluinyalah publik merumuskan pandangannya tentang kehidupan dan dunia. Maka dewasa ini, konten media merupakan sebuah produksi dan pertukaran makna, sebuah konten media tidak layak lagi untuk disebut sebagai refleksi realitas, melainkan hanya representasi realitas.[]

Penulis merupakan Pengamat Komunikasi Politik, saat ini bertugas sebagai dosen Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Malikussaleh Aceh.