Home / BERITA TERBARU / Kubu Cut Mutia Lawan Hendriopriyono Via Jalur Hukum

Kubu Cut Mutia Lawan Hendriopriyono Via Jalur Hukum

Hendropriyono
KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Konflik dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berbuntut penyelesaian lewat jalur hukum.

Kubu PKPI Cut Mutia, pimpinan Haris Sudarno melawan konsep yang ditawarkan kubu PKPI Hendropriyono.

“Solusi yang ditawarkan Bapak Hendropriyono bertentangan dengan AD/RT PKPI dan arahan Kemenkumham dan UU tentang Partai Politik,” tegas Plt Ketua Umum PKPI Cut Mutia, Haris Sudarno kepada wartawan di Kantor DPN PKPI, Jalan Cut Mutia, Jakarta, Sabtu (22/10).

Menurut dia, Hendropriyono menawarkan solusi DPP-DPP baik dari Jalan Diponegoro maupun Cut Meutia diminta membuat pernyataan menunjuk dirinya (Hendropriyono) langsung sebagai ketua umum, dan Sekjen Budi Susilo Supandji (orangnya Hendropriyono).

Bahkan Hendropriyono menyatakan sebagai Formatur tunggal, tanpa melalui KLB untuk menyusun kepengurusan DPN dan akan menyatukan DPP-DPP dari kedua kubu melalui pembagian jabatan.

“Dia juga menyebut kalau Ketua dari jalan Diponegoro maka Sekretaris dari jalan Cut Meutia atau sebaliknya. Hanya bendahara yang akan ditentukan oleh dia. Ini kan nggak bener dan menyalahi AD/ART partai,” tegas Haris.

Pada kesempatan itu, Haris juga menyatakan dengan tegas kalau klaim Hendropriyono bahwa 21 dari 34 Dewan Pimpinan Provinsi PKPI seluruh Indonesia telah mengalihkan dukunganya dari Haris kepada Hendro sama sekali tidak benar.

“Tidak benar kalau 21 DPP PKPI mengalihkan dukungan yang diberikan kepada saya ke Hendropriyono.  Itu hanya klaim saja dan terkesan memaksakan kehendak,” tegas Haris lagi.

Dalam kesempatan itu, Haris membenarkan pada Rakornas PKPI yang dihadiri DPN dan DPP-DPP dari seluruh Indonesia berkesimpulan agar permasalahan dualisme kepengurusan partai segera diselesaikan dengan cara rekonsiliasi alias islah.

Pelaksanaan rekonsialiasi berlangsung secara demokratis dengan mengacu pada AD dan ART PKP Indonesia. Bahkana, rekonsiliasi tersebut diwujudkan dalam bentuk forum KLB Islah yaitu dilaksanakan dan dihadiri oleh DPN, dihadiri oleh utusan seluruh DPP dan dewan pengurus kabupaten atau kota (DPK) se Indonesia, serta unsut-unsur lain yang sah menurut AD dan ART, surat-surat Kementerian Hukum dan HAM dan UU tentang partai politik.

Kesimpulan Rakornas menurutnya, juga telah disampaikan ke Hendropriyono dan Kemenkumham, termasuk diadakan pertemuan-pertemuan lanjutan, baik yang melibatkan sesepuh maupun DPP-DPP dengan Hendropriyono. Bahkan sesepuh atas komunikasi Sutiyoso dengan Hendropriyono menggagas pertemuan lanjutan antara pihaknya dengan pihak Hendropriyono pada tanggal 18 Oktober 2016.

“Tapi pak Hendropriyono tidak datang, dengan alasan sedang berada di luar negeri. Sehingga dapat disimpulkan saat ini belum pernah ada titik temu,” tegasnya.

Seperti diketahui, Kepengurusan DPN PKPI terbelah menjadi dua kubu. Terjadi KLB di Hotel Grand Cempaka pada 24 Agustus 2016 yang mengangkat Haris Sudarno sebagai Ketua Umum dan Samuel Samson sebagai Sekjen. Haris Sudarno dan Samuel Samson kemudian mendirikan kantor DPN PKPI di Jalan Cut Meutia sehingga diidentikkan dengan PKPI Kubu Cut Meutia.

Pada pihak lain, KLB digelar di Hotel Millenium yang mengangkat AM Hendropriyono secara aklamasi. KLB yang digelar di Millenium ini sudah sesuai dengan AD/ART PKPI karena disetujui dan dihadiri Ketua Umum, Isran Noor dan berkantor di markas PKPI di jalan Diponegoro. (Rmol)