Home / ACEH / YARA Minta PT Medco Buka Dokumen Amdal

YARA Minta PT Medco Buka Dokumen Amdal

Direktur Yayasan Adovaksi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH.

Direktur Yayasan Adovaksi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, SH.

KLIKKABAR.COM,BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta pemerintah dan pelaku usaha serius memperhatikan permasalahan lingkungan hidup lantaran hal tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Kasus keracunan masyarakat di sekitar areal PT Medco menjadi salah satu akibat dari gangguan lingkungan hidup. Jika pemerintah tidak serius dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan maka dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat luas,” kata Safaruddin Direktur YARA melalui siaran persnya, Senin 26 September 2016.

Pada dasarnya kata Safar, sanksi yang dimiliki Amdal oleh pelaku usaha tidak diatur secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  Namun di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal memiliki izin lingkungan.

Di UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur beberapa instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Salah satu instrument itu adalah Amdal.. Menurut Pasal 22 UU No.32 Tahun 2009, disebutkan ; (1) Setiap usaha dan /atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal; (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kreteria: a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak bencana usaha dan/atau kegiatan; b. Luas wilayah penyebaran dampak; c. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; d. Sifat kumulatif dampak; e. Berbalik atau tidak terbaliknya dampak; dan/atau f. Kreteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), adalah merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting dalam pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Suatu rencana usaha kegiatan dapat dinyatakan tidak layak, jika dalam ini berdasarkan rencana Amdal yang dilakukan, dikhawatirkan berdampak negatif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan sekitar. Selanjutnya ditentukan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak setiap permohonan Izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal (pasal 37 ayat (2) UU No. 32/2009).

Lebih lanjut kata dia, dengan tanpa adanya izin lingkungan terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp3.000.000.000 (pasal 108 UU No. 32/2009).

Kesimpulannya, tanpa adanya Amdal tidak mungkin dapat memiliki izin lingkungan sehingga terancam dengan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 108 UU No. 32/2009,” ungkap Safaruddin

“Kami sudah menyurati Badan Lingkungan Hidup Aceh Timur,  namun dari BLH mengatakan bahwa mereka tidak menyimpan AMDAL PT Medco dan di arahkan untuk di minta di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)  Provinsi Aceh,” tuturnya

“Setelah kami surati bapedal Aceh juga kami mendapatkan informasi via surat dari Bapedal Aceh bahwa Amdal PT Medco tidak di kuasai oleh Bapedal Aceh,  dan terkait dengan hal ini kami akan mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik Provinsi Aceh agar Bapedal Aceh memberikan salinan dokumen Amdal PT medco,” tegas Safaruddin

Safaruddin meminta PT Medco agar membuka dokumen amdalnya secara terbuka ataupun kepada pemerintah agar menyampaikan dokumen amdal tersebut kepada publik. Sehingga publik dapat secara bersama mengawasi komitmen perusahaan terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.

“Jika pemerintah dan perusahaan transparan dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka tidak terjadi  permasalahan. “Masyarakat pasti akan memberikan dukungan terhadap keberadaan perusahaan tersebut,” tutup Safaruddin. [Rel]