Home / BERITA TERBARU / Tak Perlu Ada Contoh Pejabat Ikut Tax Amnesty

Tak Perlu Ada Contoh Pejabat Ikut Tax Amnesty

Jususf Kalla, Wakil Presioden Republik Indonesia.

Jususf Kalla, Wakil Presioden Republik Indonesia.

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty terus dilakukan. Akan tetapi, menurutnya tidak perlu ada contoh dari para pejabat negara untuk meyakinkan masyarakat. Apalagi, tax amnesty bersifat rahasia.

“Jadi tidak perlu ada contoh, misalnya ini contoh menteri atau pejabat, bagaimana itu sedangkan sifatnya rahasia dan datanya tidak boleh diketahui orang lain. Kecuali dia sendiri yang mengumumkan silakan, tapi pemerintah sama sekali tidak boleh mengumumkan pajak itu,” ungkap JK kepada wartawan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat 2 September 2016.

JK mengibaratkan tax amnesty seperti tobat dalam ajaran Islam. Artinya, bila selama ini merasa melakukan kesalahan, khususnya pada perpajakan, maka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan.

“Bahwa pemerintah berbaik hati untuk memaafkan para wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan dengan benar. Jadi sekali saja dimaafkan, sama seperti kalau di Islam namanya taubatan nasuha, dengan cara tentu tobat itu. Kalau anda berbuat salah dikembalikan, kalau anda pinjam bayar, kalau anda kurang pajak bayar, baru diterima tobatnya,” papar JK.

Tax amnesty juga tidak ditujukan untuk semua orang. Kelompok masyarakat tertentu, menurut JK tidak perlu mengikuti pengampunan pajak untuk meluruskan pelaporan pajaknya. Namun cukup dengan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).

“Pengampunan itu diberikan kepada orang yang bersalah. dalam pajak yang dimaksud bersalah, tidak melaporkan dengan benar, tidak membayar dengan benar. Selama masyarakat membayar dengan benar dan melaporkan itu, tidak perlu takut,” ujarnya.

Pemerintah hanya melakukan sosialisasi dan berada dalam posisi pasif. Ini menandakan bahwa tidak akan ada pemanggilan untuk para wajib pajak, kecuali para pengusaha besar.

“Pemerintah berada dalam posisi pasif. hanya mensosialisasikannya. Jadi pemerintah dalam posisi pasif. Karena targetnya pengusaha besar, memang salah satu upaya ialah memanggil pengusaha besar yang diperkirakan memang pajaknya tidak sesuai dengan kekayaannya,” tukasnya.(dtk)