Home / ACEH / [OPINI] Pak! Jangan Pagari Demokrasi

[OPINI] Pak! Jangan Pagari Demokrasi

10387105_586813731436865_7242379776409389506_o

Demokrasi merupakan bentuk / mekanisme sistem pemerintahan dalam sebuah negara untuk berupaya mewujudkan rakyat yang berdaulat atas negara yang dijalankankan oleh pemerintah negara tersebut. Secara umum, pengertian demokrasi adalah suatu sistem dalam pemerintahan dengan melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahannya. Walaupun demikian, pengertian demokrasi menurut para ahli diantaranya: Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untukrakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu sistem demokrasi yaitu ada di kuasa rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintah melalui keputusan yang terbanyak. (Abraham lincoln).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tersentuh untuk menanggapi persoalan hak demokrasi indonesia, khususnya Aceh, yang cendrung belakangan ini dinodai oleh Legeslatif Aceh, terhadap dipersulitnya syarat pencalonan diri sebagai cagub/cawagub Aceh melalui jalan Independen/Perseorangan.

Jalur independen atau perseorangan di Indonesia tersebut berlaku setelah keputusan Mahkamah Konstitusi merevisi beberapa pasal dalam UU No.32 Tahun 2004 antara lain Pasal 59 (3) yang diubah menjadi “membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”.

Dengan direvisinya terhadap pasal tersebut maka dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk mengusung calon kepala daerah tidak hanya dicalonkan dari partai politik tapi juga dicalonkan melalui perseorangan (non-partai).

Di Aceh sendiri, berbicara mengenai jalur independen sangat menarik mengingat pada momentum pesta rakyat (PILKADA) 2012  yang lalu, jalur Independen ini juga dipermasalahkan, dan banyak perdebatan, hingga menyebabkan molornya penerimaan calon cagub dan cawagub pada saat itu.

Nah, pada saat pilkada 2017 mendatang seakan ada kelompok tertentu yang sedang mempersiapkan senjata untuk menjegal calon cagub dan cawagub yang akan naik melalui jalur independen/perseorangan. Ya salah satunya, dengan memperketat aturan, syarat calon yang maju melalui jalur independen, misalnya syarat dukungan KTP calon yang naik melalui jalur independen/perseorangan, harus disertai dengan materai. Wo! Penjegalan yang bermartabat inipun semangkin menarik, berapa kira-kira jumlah matrai yang harus disediakan per kandidat natinya? Dan berapa dana yang harus disediakan? Jelas hal ini melukai nilai demokrasi di negeri ini.

Mestipun pihak DPRA mengaku ini sebagai upaya untuk memperjelas dukungan terhadap calon yang maju sebagai cagub dan cawagub dari independen, namun sekali lagi hal ini sangat mencederai nilai demokrasi dan hak seseorang calon. Menurut penulis jika  salah satu tujuan untuk memperjelas dukungan  masyarakat dengan menggunakan materai, seharusnya materai tersebut diadakan oleh pihak legeslatif Aceh sehingga cagub dan cawagub yang akan maju melalui jalur independen tidak merasa tercidrai dan terzalimi, nah? Kira-kira Berapa lagi dana legeslatif yang akan tersedot untuk biaya materai para cagub dan cawagub yang naik melalui jalur independen? Apakah mereka bersedia? Kami rasa tidak.

Sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan sebagai bukti untuk memperkuat dukungan KTP untuk calon perseorangan, tidak mesti mengunakan materai, salah satunya dengan cara menyertai dukungan tersebut dengan sidik jari masyarakat yang mendukung salah satu calon tersebut (Cap Jempol) kami kira tidak ada sidik jari yang kembar, dan itu tidak terlalu sulit, dan tidak butuh dana yang banyak, harapan kami biarkanlah mereka cagub/cawagub yang inggin merubah Aceh, kearah yang lebih baik, untuk mengikuti pilkada 2017 mendatang, mari kita sama-sama mendukung tanpa ada kesen mempersulit atau menghalang-halangi. Dalam kesempatan ini penulis juga mengajak seluruh masyarakat indonesia, khususnya pemerintah Aceh, mari kita gunakan pemikiran yang rasional, tanpa ada kepentingan pribadi atau kelompok, demi kemajuan, kesejahteraan masyarakat dan kesatuan negara.

Penulis  : Khairul Munadi

Imail  : Khairulmunadi0@gmail.com

Aliansi Pemuda Aceh Pedulu Demokrasi