Home / ACEH / Semoga Tidak Ada Hak Rakyat Aceh yang Dibegal Pada Pelaksanaan APBA 2016

Semoga Tidak Ada Hak Rakyat Aceh yang Dibegal Pada Pelaksanaan APBA 2016

Opini begal

Oleh: M. Mauval Zuhriansyah*

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah mengumumkan pelelangan proyek APBA 2016 sebanyak 629 paket dengan total nilai Rp 1,3 triliun, pada Rabu 16 Maret 2016 di salah satu media harian lokal. Menurut keterangan yang dimuat di media tersebut, dr Zaini Abdullah melakukan pengumuman lelang sebagai komitmen Pemerintah Aceh untuk selalu transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, dan lelang proyek APBA 2016 itu juga akan diumumkan beberapa kali, selama beberapa hari ke depan akan diumumkan lagi lelang proyek dalam jumlah yang hampir sama.

Menurut dr. H. Zaini Abdullah mengutip keterangan di media tersebut, pengumuman lelang proyek ini sengaja dilakukan serentak, dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan proyek yang persyaratan dokumennya telah selesai dikerjakan SKPA, jadi langsung diumumkan. Sedangkan yang belum selesai, menyusul pada gelombang kedua dan ketiga. Dari 629 paket proyek yang lelangnya diumumkan hari ini secara terbuka, sebut Zaini Abdullah, terdiri atas 299 paket pekerjaan konstruksi senilai Rp 1,143 triliun, pengadaan barang sekitar 79 paket dengan nilai Rp 81,96 miliar, konsultasi 243 paket senilai Rp 88,06 miliar, dan jasa lainnya delapan paket, senilai Rp 15,82 miliar.

Tentunya kita harus merasa bangga dengan apa yang telah di lakukan oleh dr. H. Zaini Abdullah yang telah melakukan pengumuman lelang proyek APBA 2016 di media cetak, berarti Pemerintah Aceh sudah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Empat tahun sebelumnya, pengumuman lelang proyek APBA dilakukan hanya di media elektronik dan sebarannya tidak meluas. Hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang bisa melihatnya. Antara lain kontraktor dan konsultan. Namun hari ini, setelah Pemerintah Aceh mengumumkan lelang proyek APBA di media cetak, pihak yang melihatnya justru lebih banyak dan itu merupakan bagian dari pengawasan publik untuk membantu pemerintah.

Semoga semua proyek APBA 2016 yang sudah mulai di lelang dapat prorakyat dan merata, sehingga dapat menampung aspirasi seluruh rakyat di kabupaten/kota yang ada di Aceh dan juga tentunya harus mengedepankan azas manfaat dan skala prioritas anggaran yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Aceh saat ini. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih dan listrik, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Dengan menerapkan mekanisme dan pola tersebut, diharapkan tercipta formulasi APBA 2016 yang baik serta adil pada semua daerah tanpa disparitas. Pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana APBA harus lebih proporsional dan merata di seluruh kabupaten/kota, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesenjangan.

Kita juga harus mengapresiasi semangat dari kedua belah pihak yang saling terkait dalam persoalan APBA 2016 ini yakni DPRA dan Pemerintah Aceh. Sebab kesepahaman merupakan modal dasar dalam membangun Aceh, hal ini terlihat dari sempat carut marutnya pembahasan APBA 2016 dan berkat kesabaran serta kebersamaan kedua belah pihak, hari ini mereka sudah sama-sama menyatukan visi dan misi untuk pembangunan Aceh dalam arti luas dapat tercapai dengan baik, adil dan merata, dengan sudah mulai dilelangnya paket proyek APBA 2016.

Kita sangat berharap agar para pelaksana proyek APBA 2016 nantinya menjaga amanah rakyat Aceh yang dititipkan pada mereka dan juga DPRA dalam hal ini legislatif yang memiliki salah satu fungsi yaitu pengawasan, harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh para pemenang lelang nantinya. APBA 2016 adalah solusi cepat untuk mengakhiri segenap penderitaan rakyat Aceh yang selama ini terjadi. Semoga tidak ada hak rakyat Aceh yang di begal pada APBA 2016 ini nantinya.

*Penulis merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsyiah