Home / ACEH / OPINI: Tambang dan Energi Aceh antara PLTA Versus DPRA

OPINI: Tambang dan Energi Aceh antara PLTA Versus DPRA

IMG-20160304-WA0002

OLEH: KHAIRUL RIZKI

“KITA harus bersyukur sebagai anak cucu bangsa Aceh atas kekayaan Alam yang masih di sisakan oleh para pendahulu. Jadi, berhati mulialah dalam mengelola sebagian dari itu yang semata-mata hanya untuk kemajuan dan kemaslahatan tanah dan rakyat Aceh, bukan untuk diobralkan apalagi dihabiskan yang hanya menguntungkan pribadi ataupun kelompok, karena kita akan menjadi manusia yang sangat berdosa jika anak cucu nantinya akan hidup diatas kesengsaraan dari hasil keserakahan kita pada hari ini.”

Aceh telah menjadi tujuan dari para Investor tambang, karena sumber daya tambang yang sangat potensial ditambah dengan letak Aceh yang sangat strategis membuat jarak Aceh sangat dekat dengan pasar komoditi dunia, dengan begitu Aceh memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan tambang karena biaya operasional yang lebih rendah.

Aceh juga masih menjadi primadona bagi Investor Minyak dan Gas, karena minyak dan gas aceh masih sangat potensial. Yang lebih menarik lagi adalah Aceh yang di mata Investor masih dilihat sebagai daerah yang belum aman untuk berinvestasi, ternyata mampu menarik minat para investor energi baru terbarukan dan ini sangat penting bagi Aceh karena Aceh bukanlah pemilik terbesar sumber daya energi baru terbarukan di banding beberapa daerah lain di Indonesia yang mana hingga hari ini energi inilah yang paling ramah lingkungan dan beresiko rendah di banding sumber energi lainnya.

Selain itu, Energi yang di hasilkan sangat bermanfaat secara jangka panjang bagi tanah Aceh, karena sebagian besar Energi yang dihasilkan akan di manfaatkan untuk masyarakat tempat energi tersebut di hasilkan, apalagi Aceh hari ini masih mengalami defisit rasio elektrifikasi terutama rasio beban listrik yang dibutuhkan hingga berakibat pada seringnya mati lampu yang membuat masyarakat aceh sangat kesusahan.

Pemerintah Aceh baik Provinsi maupun Kabupaten harusnya lebih fokus mendatangkan dan mendukung investor yang positif dan sesuai dengan rencana dan manfaat jangka panjang bagi pembangunan Aceh seperti salah satunya Investor energi baru terbarukan.

Hal ini penting, karena hingga hari ini hampir seluruh pemerintah di Aceh sangat gencar untuk mendatangkan atau menerima investor, namun kami menilai semua itu tidak berdasarkan pada rencana jangka panjang yang matang dan skala prioritas yang jelas terutama dalam memilih dan memilah investor yang masuk ke Aceh, sampai-sampai menimbulkan kesan seolah tidak cukup-cukup investor yang ingin di datangkan, sementara investor yang telah masuk ke tanah Aceh tidak sedikit yang hanya berorientasi pada keuntungan belaka ditambah dengan pemahaman dan pengawasan dari pemerintah yang sangat minim.

Ini tentu perlu dikoreksi kedepan.
Kekeliruan ini sangat banyak terjadi di Aceh hari ini tetutama dalam bidang tambang dan energi, mungkin saja karena bidang tambang masih merupakan hal yang baru bagi Aceh, karena Aceh lebih mengenal industri minyak dan gas melalui Arun, Exxon atau Chevron yang membuat Aceh menjadi salah satu penghasil minyak dan gas terbesar pada masa lalu, tetapi kini semua itu tinggal kenangan dan Rakyat Aceh masih hidup dalam ketertinggalan.

Hal ini seharusnya menjadi pelajaran dan pengalaman penting bagi seluruh pihak di Aceh baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, bahwa Konsep Pembangunan yang terencana dan terintegrasi secara Jangka Panjang adalah hal mutlak yang harus di persiapkan dan menjadi pegangan untuk dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan oleh siapapun pemimpinnya, karena semua kelancaran dan keberhasilan pembangunan bergantung pada Perencanaan. (bèk asai ka na).

Hal-hal yang telah terjadi harus segera di benahi, terlebih Aceh hari ini telah memiliki ratusan “pemerkosa” alam yang Legal (Perusahaan Tambang dan Migas), baik Legal melalui kontrak dari Presiden/Menteri maupun dengan mendapatkan Izin dari Gubernur/Bupati, yang kesemuanya itu memliki hak kelola dengan akumulasi total luas wilayah mencapai 1 juta hektar (*rekap data tahun 2014) dari mulai yang masih meraba-raba (Ekplorasi) sampai yang sudah memperkosa (Ekploitasi) yang sebagian besar dari itu masih jauh dari yang diharapkan.

Dan Aceh juga hingga hari ini masih memiliki ribuan “pemerkosa” alam yang iLegal (PETI: Pertambangan Tanpa Izin) yang mana mereka itu adalah orang-orang yang bermimpi ingin cepat kaya hingga meninggalkan anak istri untuk masuk ke dalam lobang layaknya seekor tikus dengan resiko kematian yang tinggi hanya untuk mendapatkan secuil emas. Dan pada kenyataannya, yang kaya bukanlah mereka melainkan (Tengkulak) yang mengaku diri sebagai “Preman” yang menjadi bos para pencari secuil emas dengan merusak alam Aceh tersebut.

Hal ini sangat memprihatinkan, karena pasca perdamaian dari konflik yang berkepanjangan di tambah dengan musibah gempa dan tsunami yang meluluh lantakkan Aceh harusnya menjadi titik bangkit bagi Aceh untuk melaksanakan pembangunan yang terintegrasi untuk Kemajuan, kesejahteraan dan Kejayaan Aceh di masa mendatang yang selaras antara Alam dengan Masyarakat agar Anak cucu Aceh bisa hidup hingga 100 ribu tahun lagi.

Maka itu, rekonsiliasi pemikiran sudah seharusnya di lakukan, agar terjalinnya satu kerjasama yang baik untuk mewujudkan Tata Kelola tambang dan energi di tanah Aceh yang selaras dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan dalam Jangka panjang serta menjaga agar kekeliruan-kekeliruan yang sama tidak lagi terjadi kedepannya karena itu akan menimbulkan penyesalan-penyesalan baru di masa mendatang,

PLTA Versus DPRA

Dr. Husaini M. Hasan, Sp OG (Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan dan Penerangan Aceh Merdeka) melalui bukunya mengupas tentang “Gagasan Program Pembangunan Terintegrasi di Aceh” yang salah satunya tentang Ketersediaan sumber tenaga listrik di Aceh dengan berkaca pada Negara-Negara maju.

Beliau berpendapat bahwa: “kita harus menggunakan energi Alternatif atau Energi Baru dan Terbarukan, Misalnya Energy Surya, Energy Geothermal, Energy Air serta Energi Angin, Karena dengan begitu Aceh dapat menghemat penggunaan Minyak dan Gas Bumi, karena batubara jika tidak diolah lebih dulu akan menghasilkan polusi udara yang sangat mengganggu dan membahayakan kesehatan, tentu pengolahan batubara ini akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan itu hanya ekonomis bagi perusahaan besar”.

Gagasan ini juga sejalan dengan pembangunan yang di lakukan oleh Pemerintah Aceh yang telah merealisasikan Pembangunan tenaga listrik dari energi baru terbarukan bahkan beberapa di antaranya sudah mulai beroperasi. Karena memang energi baru dan terbarukan yang secara teknis, ekonomis serta lingkungan sangat efektif dan efisien untuk masa depan kelistrikan di Aceh.

Namun, semangat ini berbanding terbalik dengan suara penolakan pembangunan PLTA di Aceh Barat Daya yang berawal dari Bpk. Tgk. Khalidi yaitu Anggota DPRA dari Partai Aceh yaitu Partai yang sangat kami cintai. Yang mengeluarkan suara penolakan pada beberapa media baik cetak maupun online yang ada di Aceh.

Penolakan ini menjadi lucu karena ini terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya yang kondisi listriknya sangat menyedihkan yang menimbulkan banyak keluhan dari masyakarat termasuk dari Bpk. Reza Mulyadi yaitu seorang mantan Anggota DPRK Abdya dari Partai Aceh juga.
Rencana pembangunan PLTA di Aceh Barat Daya ini jelas sangat sejalan dengan harapan masyarakat Abdya serta cita-cita pembangunan Aceh secara berkelanjutan, karena selain merupakan solusi bagi masa depan kelistrikan di Abdya beserta Kabupaten-kabupaten tetangganya, PLTA juga akan berfungsi sebagai bendungan irigasi dan itu sudah pasti akan bermanfaat bagi tanah Abdya yang sebagian besar adalah lahan pertanian.

Jadi sangat disayangkan jika kemudian timbul penolakan terhadap rencana pembangunan PLTA di Abdya ini, apalagi penolakan itu datang dari seorang bapak yang di amanahkan oleh masyarakat Abdya untuk mewakili mereka di DPRA yang salah satu kewajibannya adalah memperjuangkan nasib masyarakat Abdya agar rumah mereka tidak lagi gelap karena serinya mati lampu, agar rumah sakit mereka tercukupi listriknya dan tidak perlu lagi menggunakan genset yang sangat membebani APBD, agar tumbuhnya pabrik/industri karena telah tersedianya listrik yang akan mengurangi tingginya pengangguran di Abdya, bukan malah mengajak masyarakat Abdya untuk menolak dengan alibi PLTA merusak Alam dan sungai tersebut lebih baik di jadikan tempat wisata dari pada dibangun PLTA.

Ini sungguh fenomena langka, seharusnya dia sebagai perwakilan rakyat Abdya mengajak masyarakat untuk mendukung rencana ini, karena PLTA itu adalah solusi bagi Abdya untuk mengakhiri kesengsaraan listrik yang selama ini di alami oleh masyarakat Abdya sekaligus menjadi infrastruktur irigasi bagi lahan pertanian masyarakat, selain itu PLTA pun akan menjadi tempat wisata bagi masyarakat Abdya.

Ini harus menjadi perhatian seluruh pihak di Abdya, karena ini menyangkut masa depan listrik di Abdya. Karena jika Rencana Pembangunan PLTA ini “di gagalkan”, maka Abdya akan mengalami ketertinggalan, bagaimana mau maju sedangkan listrik aja sering mati, artinya masyarakat Abdya harus cermat menyikapi fenomena penolakan pembangunan infrastruktur utama seperti ini, agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari karena citra Abdya akan sangat tidak baik di mata investor nantinya jika investasi energi baru terbarukan ini gagal karena penolakan segelintir orang.

Disisi lain, PLN di Abdya hingga besok pagi masih menggunakan Mesin Diesel (PLTD) yang semakin hari semakin batuk-batuk dan listrik yang dihasilkan akan semakin jauh dibawah kebutuhan listrik di Abdya. Sementara Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin hari juga akan semakin langka (Bahan Bakar Fosil) apalagi PLN sudah mencanangkan konversi besar-besaran untuk mengurangi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik yang secara bertahap seluruhnya akan di ganti dengan Energi baru terbarukan.

Belum lagi kita berbicara tentang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, tapi jika kita melihat fenomena pengambilan kesimpulan dengan pemahaman yang kurang seperti ini sudah pasti jika PLTN akan di bangun di Abdya akan ditolak dengan alibi : “Bahaya Nuklir Nyan, Peugot Ruloh Utak Tanyo, Sama Lagee Bom Atom di Jepang Nyan”.

Ini sungguh memprihatinkan, karena tidak sedikit putra putri Abdya hari ini berprofesi dalam bidang tambang dan energi baik yang telah menjadi praktisi maupun yang masih mengenyam pendidikan sebagai sarjana teknik tambang, sarjana teknik perminyakan, sarjana teknik geologi hingga Sarjana teknik nuklir. Bukankah pemikiran Putra/i Abdya itu di butuhkan untuk membangun Abdya ?

Lantas jika seorang bapak dari putra putri Abdya memutuskan bahkan mengajak keluarga mereka dari Abdya itu untuk menolak solusi yang baik untuk pembangunan Abdya dengan pemahaman yang sangat awam, bukankah itu sungguh menyedihkan. Dan seharusnya, masyarakat Abdya tidak asing dengan PLTA/PLTMH, karena Abdya telah lama memiliki bendungan-bendungan air seperti bendungan di desa mata ie / kuta Tinggi yang berfungsi sebagai irigasi yang mengaliri lahan pertanian masyarakat, bedanya hanya bendungan PLTA di lengkapi kipas/turbin didalamnya. karena PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) atau PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro) bekerja dengan memanfaatkan tenaga Air Sungai untuk memutar Kipas/Turbin yang kemudian tenaga itu dimanfaatkan untuk menghidupkan mesin pembangkit listrik (tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas air sungai).

PLTA selain mampu menghasilkan listrik dalam skala besar, listrik yang di hasilkan pasti akan dialirkan untuk rumah penduduk di daerah tempat PLTA itu di bangun. Itulah yang membuat Pembangkit Energi Air sangat berbeda jauh dengan sumber-sumber energi fosil, karena energi fosil (Batubara, Minyak dan Gas) bisa di Ekport ke Provinsi ataupun Negara lainnya untuk menghidupkan listrik disana, tetapi daerah penghasilnya tetap gelap tanpa listrik seperti yang terjadi di Kalimantan yang sering mati lampu padahal sebagai penghasil batubara yang menghidupkan listrik di pulau jawa dan beberapa negara di dunia. Sementara karakteristik PLTA sangat jauh berbeda, karena air sungai yang di espor jelas tidak akan bisa menghidupkan listrik di daerah lain, karena PLTA hanya bisa di bangun dan menghasilkan listrik dimana sungai yang potensial tersebut berada.

Itulah kenapa PLTA sangat didukung oleh seluruh pihak, salah satu yang paling menarik adalah Pembangunan PLTA di Kalimantan Utara yang di dukung sepenuhnya oleh pemerintah beserta dewan perwakilan rakyatnya terutama oleh masyarakat di area tempat PLTA di bangun, padahal PLTA yang besar yang akan di bangun itu harus memindahkan ratusan rumah penduduk di area sekitarnya, namun semua tokoh-tokoh masyarakat mengajak semua masyarakatnya untuk menerima dengan lapang dada karena selain untuk merubah nasib anak cucu agar tidak lagi merasakan nasib yang sama seperti mereka yaitu hanya merasakan listrik selama 12 jam sehari itupun jika lancar, mereka juga berbesar hati karena pembangunan PLTA ini adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia di Kalimantan Utara (Kalimantan Utara adalah Provinsi yang paling besar potensi tenaga air nya hingga 6.000 MW dalam Program 35.000 MW nya Pemerintah Pusat).

Artinya, perwakilan masyarakat Dayak di area hulu sungai di pedalaman hutan kalimantan saja mampu berfikir untuk masa depan anak cucunya dan mengerti tentang pentingnya pembangunan sumber listrik untuk rumah dan umatnya, apalagi kita yang notabenenya adalah anak cucu Bangsa yang telah Jaya dari sejak ratusan tahun yang lalu dan generasinya telah mengenyam pendidikan hingga ke seluruh penjuru Dunia.

Karena itulah, seharusnya masyarakat mendukung penuh Rencana Pembangunan PLTA di Abdya ini untuk kebaikan masa depan kelistrikan Abdya di masa mendatang. Perihal Investor itu asalnya dari China, Jepang, Amerika, Rusia ataupun Jawa dan lain sebagainya, itu bukanlah masalah, karena memang mereka hari ini yang memiliki uang sebagai investor pembangunan energi listrik yang membutuhkan dana miliaran dollar yang mana PLN ataupun Pemerintah kemungkinan besar tidak akan mau atau mampu membangun itu untuk Abdya. terlebih PLN hari ini cenderung pasif dalam membangun sumber energi baru karena regulasi tentang PLN membeli listrik yang di hasilkan dari Sumber Listrik yang di bangun oleh Swasta ataupun Masyarakat telah terbuka lebar yang membuat PLN lebih memilih sebagai pihak pengelola Jual Beli serta pengembangan jaringan distribusi listrik di Indonesia.

Kami mengapresiasi semangat dari Senator Rafli Kande yang mana satu-satunya putra yang lahir dan besar di wilayah Barat Selatan Aceh yang mewakili kami di DPD RI karena telah berinisiatif menggagas pembangunan PLTA di beberapa titik di sepanjang pantai barat selatan Aceh dengan niat mulianya yaitu mewujudkan pembangunan terintegrasi di Aceh. Semoga beliau terus konsen dan konsisten memperjuangkan hal ini hingga kedepannya.

Dan kami sangat mengapresiasi keputusan Bupati Aceh Barat Daya yaitu Jufri Hasanuddin yang telah memberi izin serta mendukung Rencana pembangunan PLTA di Abdya ini. Karena itu merupakan solusi untuk Ppmbenahan Kondisi Listrik di Aceh Barat Daya sekaligus pembenahan irigasi pengairan pertanian masyarakat di area sekitar PLTA yang akan di rasakan manfaatnya oleh anak cucu Abdya hingga di masa mendatang.

Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam perjalanannya, Pembangunan PLTA tentu akan sedikit mengganggu air sungai ketika pekerjaan pembangunan/konstruksi dilaksanakan (sama seperti bendungan irigasi kuta tinggi waktu di bangun dulu) yang mana akan membuat air sungai keruh serta gangguan-gangguan lain sejenisnya. Hal itu lumrah terjadi dalam proses pembangunan, mana ada pembangunan jembatan yang tidak membuat air sungai keruh ? mana ada pembangunan jalan yang tidak menimbulkan kemacetan ? dan efek-efek wajar saat proses pembangunan lainnya.

Tetapi setelah selesai dan berjalan efektif maka semua akan kembali normal, bedanya adalah bertambahnya manfaat yang akan di dapatkan oleh masyarakat terutama masyarakat setempat, selain Listrik, Irigasi dan sarana air bersih, PLTA juga bisa menjadi penghasilan bagi Gampong dengan menjadikannya sebagai Tempat Wisata seperti yang terjadi di beberapa PLTA di daerah lain.

Maka itu, seharusnya pro kontra tidak perlu terjadi karena semua permasalahan dan harapan bermuara pada satu tujuan yang sama bahwa PLTA yang akan di bangun merupakan solusi pembenahan listrik di Abdya kedepannya, kemudian keinginan untuk mempunyai tempat wisata alam di area itu adalah hal yang sangat-sangat positif bagi kemajuan gampong. Kami berharap, semua perbedaan pendapat dituangkan melalui musyawarah dengan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Semua harus berdasarkan pada rencana dan kerjasama yang baik untuk membangun Aceh khususnya tanah Abdya, bukan dengan membeberkan kekecewaan dan menggalang dukungan penolakan dengan alasan yang tidak berdasar hingga mengatakan turbin PLTA menimbulkan limbah yang membuat air sungai menjadikan badan orang gatal-gatal, karena hal-hal seperti itu membuat kami dari generasi yang paham dalam bidang tersebut sedih, yang jika masyarakat salah mengartikan maka hal seperti itu bisa menjadi sebuah bentuk pembodohan bagi masyarakat, apalagi jika hal tersebut disampaikan oleh seorang bapak yang sudah di anggap sebagai tokoh oleh masyarakat yang sudah pasti mendukung putra putrinya untuk bersekolah agar bisa memilih dan memilah apa yang terbaik untuk kemajuan gampong, dan hingga saat ini PLTA itu jelas merupakan solusi yang terbaik untuk masa depan energi listrik di Abdya.

Hal yang paling penting kami tujukan kepada Investor yaitu PT Rich Land Power Indonesia, bahwa semua harus terbuka dan seimbang dengan berkomitmen yang bersifat terikat dan terukur terhadap daerah dan masyarakat, dimulai dari bidang tenaga kerja yang sebagian besar struktural organisasinya baik posisi managerial hingga posisi tenaga-tenaga ahli sampai pada tenaga terampil harus diisi oleh putra putri Aceh khususnya Aceh Barat Daya dan Barat Selatan Aceh umumnya, tentunya mereka yang akan bekerja harus sesuai dengan prosedur kedisiplinan, performance, dan etika kerja lainnya, jangan dengan bermalas-malasan yang membuat malu tanah kelahiran.

Ini penting, karena sebagian besar pekerjaan kontruksi PLTA adalah Pekerjaan Konstruksi Sipil, dan Abdya telah memiliki putra putri terbaiknya yang Ahli dalam bidang Teknik Sipil, desain konstruksi, Teknik Lingkungan, Administrasi, Ekonomi, Hukum/Perizinan, Humas/Sosial Kemasyarakatan, serta di Bidang Engineering, Electrical dan Mechanical untuk bekerjasama sebagai bentuk tranfer knowledge dari tenaga-tenaga Ahli dari Luar Negeri nantinya.

Di sisi lain investor juga harus memasukkan variabel CSR dalam List Operational Cost nya untuk membantu menaikkan taraf hidup masyarakat sekitar area PLTA dengan memberikan beasiswa kepada anak-anaknya, meningkatkan kapasitas guru-gurunya, membenahi infrastruktur sekolahnya, membantu mereka dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan serta membantu dan mendukung serta mensinkronkan program pemberdayaan masyarakat dengan pemerintah Abdya.

Hal yang sangat-sangat penting adalah divestasi saham yang pada akhirnya nanti PLTA tersebut diharapkan akan ada porsi kepemilikan dari Kabupaten Aceh Barat Daya terutama melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) nya baik itu dalam waktu 10, 20, 40 ataupun 50 tahun kedepan. Karena keekonomisan dari PLTA ini sangat positif, di tambah dengan kebutuhan listrik di Aceh Barat Daya tidak lebih dari 50 MW, sementara kapasitas PLTA yang akan dibangun jauh lebih besar. Artinya swasembada listrik akan terwujud di Aceh Barat Daya bahkan Abdya akan menjadi Kabupaten pengekspor Listrik kepada Kabupaten-Kabupaten tetangganya.

Kesepakatan-kesepakatan yang dilahirkan menjadi landasan yang harus dijalankan secara bersama-sama dengan sangat konsisten baik oleh Investor, Pemerintah dan Masyarakat, dari mulai komitmen ketenagakerjaan, komitmen pemberdayaan masyarakat, komitmen pengelolaan, komitmen kelancaran perizinan, komitmen dukungan masyarakat atas kebutuhan lahan dan tidak adanya gangguan operasional.

Ini menjadi PR yang sangat menantang Pemerintah Aceh Barat Daya karena jika rule model ini berhasil, maka Aceh Barat Daya menjadi contoh yang positif karena dapat mensinkronisasikan antara investasi dengan pemberdayaan secara berkesinambungan, hal ini penting karena menurut hemat kami, belum ada pemerintah di Aceh yang sangat konsen peduli terhadap sinkronisasi investasi seperti ini, tercermin pada sebagian besarnya investasi terutama Investasi Asing di Aceh menjadi perhatian pemerintahnya hanya sampai di niat saja, sehingga investor mengimpor tenaga kerja dari luar Aceh bahkan dari luar Negeri sementara putra putri nya menganggur bahkan hijrah mencari kerja ke tanah perantauan. Ini juga harus menjadi konsen bagi pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di Aceh baik itu Unsyiah, UIN Arraniry, Unmuha, Univ Abulyatama dan perguruan-perguruan tinggi lainnya agar semua putra putri Aceh yang berkualitas menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di tanah kelahirannya.

Penulis merupakan Ketua HATE Aceh, Sarjana Tambang yang lahir dan besar di Abdya, Mahasiswa Teknik Tambang Universitas Trisakti Jakarta dengan Fokus keilmuan pada Teknis Operasional Tambang, Ekonomi Investasi Tambang serta Politik Sosial Tambang dan Energi, Ketua Umum PERMATA INDONESIA (Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Se-Indonesia) Periode 2011-2013.