Home / BERITA TERBARU / Editorial: Menimbang Cagub dan Cawagub Aceh

Editorial: Menimbang Cagub dan Cawagub Aceh

pilkada

Ilustrasi

PELAKSANAAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 sudah kelar dan tinggal menunggu penetapan hasil akhir penghitungan suara. Walau secara substansi masih ada yang perlu dievaluasi, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa (DPR-RI), Rambe Kamarulzaman, telah memberikan apresiasi positif karena penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kini, giliran masyarakat Provinsi Aceh yang mulai kasak-kusuk untuk menghadapi Pilkada serentak 2017. Kasak-kusuk tentang Pilkada Provinsi Aceh ini sudah berlangsung sejak bebrapa bulan lalu. Lantas, figur seperti apakah yang akan mampu menarik simpati masyarakat Provinsi Aceh untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 nanti?

Sampai sejauh ini, memang belum ada partai yang mengumumkan tentang kriteria tokoh yang akan diajukan dalam Pilkada Provinsi Aceh 2017 nanti. Yang banyak diberitakan media Aceh dalam beberapa bulan terakhir ini, cenderung mengangkat nama tokoh yang disebut-sebut ingin dijagokan dalam Pilkada Provinsi Aceh 2017. Untuk tokoh yang disebut-sebut akan dijagokan sebagai bakal calon gubernur misalnya, ada beberapa nama yang sudah dimunculkan, antara lain adalah Muzakir Manaf (Wakil Gubernur Aceh yang juga Ketua Umum Partai Aceh), Zakaria Saman (Tuha Peuet Partai Aceh), Irwandi Yusuf (mantan Gubernur Aceh periode 2007-2012 yang juga pendiri Partai Nasional Aceh) , Tarmizi A. Karim (Inspektur Jenderal Kemendagri yang kini menjadi penjabat Gubernur Kalimantan Selatan), dan Hasbi Abdullah (mantan Ketua DPR Aceh yang juga adik kandung Gubernur Aceh Zaini Abdullah).

Sedangkan nama tokoh yang disebut-sebut akan dijagokan sebagai bakal calon wakil gubernur juga cukup banyak, antara lain adalah; Amir Faisal Nek Muhammad, Abdullah Saleh, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Jufri Hasanuddin, Mukhlis Basyah, Sarjani Abdullah, TA Khalid, T Rifky Harsya, Tgk HM Yusuf A Wahab (Tu Sop), Zaini Djalil, Tgk. H. Mohd Faisal Amin dan Sulaiman Abda.

Bahkan, /beberapa petinggi partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Jakarta dikabarkan sudah mulai menjajaki kemungkinan untuk mejagokan duet Tarmizi Karim dan Hasbi Abdullah sebagai Cagub dan Cawagub Aceh pada Pilkada 2017.

Apakah Tarmizi Karim dan Hasbi Abdullah benar akan berduet sebagai Cagub dan Cawagub Aceh pada Pilkada 2017 nanti, memang belum bisa dipastikan karena belum ada pernyataan resmi dari pengurus partai pengusung. Apakah Tarmizi Karim dan Hasbi Abdullah bakal mampu mendapat banyak dukungan dari masyarakat, hal itu juga masih sulit diukur. Yang jelas, jika melihat kondisi Provinsi Aceh saat ini, memang perlu strategi yang tepat; utamanya dalam mendorong pembangunan sosial –ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Paling tidak, para pengurus partai perlu menimbang dengan cermat kriteria calon kepala daerah yang hendak diajukan pada Pilkada 2017; entah itu dalam mempertimbangkan kriteria calon gubernur maupun dalam mempertimbangkan kriteria calon wakil gubernur. Kalau partai politik hanya sekedar mengajukan tokoh yang memiliki modal politik dan uang tanpa mempertimbangkan kompetensi dan konstelasi politik terkini, hal itu belum tentu mampu membawa perbaikan kesejahteraan rakyat.

Antara Rasa Takut dan Mimpi Kesejahteraan

Harus diakui bahwa Provinsi Aceh memang masih memerlukan figur pemimpin yang memiliki power politik kuat yang dapat menjaga perdamaian dan mencegah timbulnya konflik senjata di Aceh. Penduduk di Aceh Timur misalnya, sampai saat ini masih ada yang “trauma konflik” hingga memilih tinggal di luar daerah dan enggan pulang kampung dengan alasan keamanan dan kondisi sosial ekonomi. Namun kalau partai politik hanya mengandalkan calon yang memiliki power politik saja, juga belum tentu mampu membuat perbaikan sosial-ekonomi. Sebab, perbaikan sosial-ekonomi tidak bisa dilakukan dengan kekuatan senjata.

Faktanya, dari dua kali Pilkada (2007 dan 2012) pasca perjanjian damai Helsinki, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang terpilih, ternyata belum mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat Aceh secara signifikan.

Jika dilihat dari sistem pengelolaan pemerintahan daerah dan kapasitas fiskal daerah, Provinsi Aceh terbilang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan provinsi sekitarnya. Selain mendapat kewenangan lebih luas melalui UUPA, Provinsi Aceh juga mendapat kucuran anggaran lebih besar dari provinsi sekitarnya. Untuk tahun 2013 misanya, Provinsi Riau hanya dapat merealisasikan Belanja Daerah sebesar Rp 7,525 triliun (terdiri Belanja Tak Langsung Rp 3,292 triliun dan Belanja Langsung Rp 4,232 triliun) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedang Provinsi Aceh dapat merealisasikan Belanja Daerah jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 11,218 triliun (terdiri Belanja Tak Langsung Rp 3,464 triliun dan Belanja Langsung Rp 7,753 triliun) dari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2013. Namun kalau melihat indikator hasil kerjanya, Provinsi Aceh justru kalah maju dari provinsi sekitarnya.

Pada tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau mampu mencapai 77,25. Namun, Provinsi Aceh yang punya anggaran lebih besar, ternyata hanya memiliki IPM sebesar 73,05. Menurut hasil analisis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012, ada tujuh provinsi yang memiliki IPM tertinggi di Indonesia, yakni; Sumut, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan. Namun Provinsi Aceh ternyata tidak masuk masuk dalam IPM tertinggi. Sebaliknya, masalah kemiskinan dan pengangguran masih menjadi keluhan publik.

Kriteria Figur Calon Kepala Daerah Ideal

Untuk itu, dalam gelaran Pilkada 2017 nanti, figur calon kepala daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa dipastikan akan mendapat banyak simpati dari masyarakat. Figur yang dicari masyarakat Aceh saat ini, tidak lain adalah tokoh yang memiliki kemampuan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi agar masyarakat Aceh tidak tertinggal dari provinsi tetangga.

Masyarakat Aceh memang membutuhkan figur yang memiliki power politik kuat agar daerahnya tidak dilanda konflik senjata lagi, tapi mereka juga ingin pemimpin daerah yang bisa memajukan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan maupun industri pariwisata.

Rakyat Aceh tidak hanya membutuhkan tokoh yang mampu menjaga persatuan dan keamanan daerah, tapi mereka juga rindu akan hadirnya tokoh yang mampu melakukan diplomasi dengan pemerintah pusat dan luar negeri untuk mendatangkan investor bagi pengembangan industri maupun peningkatan eskpor hasil pengolahan alam. Pendek kata, rakyat Aceh kini sangat menantikan hadirnya duet kepala daerah yang memiliki kemampuan menjaga stabilitas politik, namun juga sekaligus memiliki kemampuan mengolah potensi kekayaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di 23 daerah kabupaten/kota.

Lantas, apakah nama tokoh yang bermunculan dalam kasak-kusuk Pilkada 2017 selama ini sudah sesuai dengan figur dan kriteria yang diharapkan masyarakat Aceh? Semoga saja, partai politik yang berhak mengajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, dapat belajar dari pengalaman dua Pilkada sebelumnya; utamanya dalam menyeleksi calon pasangan.

Selain perlu mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas para calon, partai politik setidaknya juga perlu memastikan komitmen pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam menjalin sinergisitas kerja. Walau figur pasangan calon kepala daerah yang diajukan sudah sesuai dengan kriteria yang dikehendaki publik, namun kalau akhirnya tidak bisa bekerja dengan kompak, ujung-ujungnya rakyat juga yang akan jadi korban. Kalau sampai pengalaman buruk dalam Pilkada lalu kembali terulang, tentunya masyarakat pemilih yang akan paling kecewa. Kalau sampai masyarakat kecewa lagi, tentunya para politisi sendiri yang akan repot menghadapi kemungkinan timbulnya badai apatisme dari masyarakat. Sebaliknya, jika para politisi daerah mampu bergandeng tangan dengan para pengusaha dan masyarakat, maka kejayaan Aceh di masa lalu bakal bisa dibangun lagi. Bukan begitu? (Tele)