Home / ACEH / Zaini Diminta Lebih Tegas Sikapi Persoalan Pendidikan Daerah Terpencil

Zaini Diminta Lebih Tegas Sikapi Persoalan Pendidikan Daerah Terpencil

zaini-abdullah-658x439

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Gubernur Provinsi Aceh, Zaini Abdullah, diminta perlu lebih tegas dalam menyikapi persoalan Pendidikan di daerah, khususnya di pedalaman atau daerah terpencil, hal itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Solidaritas untuk Rakyat Daerah Terpencil (LSM-SuRaDT), Delky Nofrizal Qutni, dalam siaran Press yang diterima media ini, Sabtu 7 November 2015.

“Jika tidak, maka masyarakat yang akhir-akhir ini mulai simpati dengan perhatian Gubernur terhadap daerah terpencil akan kembali kecewa, hanya disebabkan oleh SKPA yang tidak memperhatikan nasib daerah pedalaman dan terpencil. Jika itu terjadi, maka ini bentuk “pungoe” berikutnya dalam tubuh pemerintahan Aceh,” ujar Delky.

Pihaknya menilai, bahwa sejauh ini Pendidikan di daerah-daerah terpencil yang ada di Provinsi Aceh masih terabaikan dan luput perhatian pemerintah. Bukti riilnya adalah, masih banyaknya daerah terpencil di Aceh tidak memiliki insfrastruktur pendidikan, dan tenaga pengajar di daerah terpencil juga kerap terabaikan oleh instansi terkait.

“Bagaimana ingin mewujudkan pembangunan daerah terpencil jika sektor pendidikan diabaikan, sehingga dampaknya terhadap masih tingginya angka melek huruf di daerah terpencil, dan rendahnya sumber daya manusia di daerah tersebut,” tulis Delky.

Seperti di Desa Alue Keujreun, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan misalnya, kondisi ruang belajar yang bocor fasilitas pendidikan bahkan minimnya jumlah guru hingga kesejahteraan guru juga tidak diperhatikan. Pihaknya pun yakin bahwa hal serupa juga terjadi di daerah terpencil lainnya.

“Kami yakin hal serupa juga terjadi di daerah  terpencil lainnya. Apakah instansi terkait tidak membaca pergub no. 70 tahun 2012 tentang RPJM, wallahu’alam. Bahkan pelaksanaan Hardikda di kabupaten Simeuleu yang merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang memiliki banyak kawasan terpencil tempo hari juga tak lebih dari seremonial tanpa makna,” terangnya lagi.

Kesejahteraan guru di sana menurutnya juga tak pernah diperhatikan. Buktinya, banyak guru daerah terpencil disana sudah bertahun-tahun bahkah ada yang sudah 5 tahun tak menerima haknya berupa tunjangan daerah terpencil. Tetapi, instansi terkait justru terkesan tutup mata dengan semua itu, jelas kondisi seperti ini terjadi karena pembiaran dari pemerintah.

“Kami mendesak Gubernur untuk segera evaluasi kinerja dinas pendidikan Aceh. Jika dikotomi pendidikan antara kota dan pedalaman atau daerah terpencil terus meruncing, ini akan jadi bom waktu pada pemerintah Aceh,” jelas Delky.

Hal serupa disampaikan Ketua Barisan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (BM-PAS), Jirin Capah, Pihaknya menilai bahwa perhatian Pemerintah Aceh khususnya terkait pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil masih minim. Hal ini kata dia dapat dilihat dari program-program pemerintah dibidang pendidikan yang hingga saat ini belum menyentuh Bumi Syekh Abdurrauf As-singkili.

“Meskipun sudah beberapa kali Gubernur turun ke daerah kami, namun jika perhatian Gubernur tersebut tidak disambut baik oleh SKPA dengan tindakan dan program nyata, semua itu tak ada artinya juga kan. Mutu pendidikan di Aceh Singkil masih  sangat rendah, tenaga pengajar yang berkualitas juga masih minim dan fasilitas pendidikan juga banyak yang masih memprihatinkan,” terang Jirin.

Sementara Instansi terkait di pemerintahan Aceh terkesan hanya membiarkan kondisi tersebut. Belum lagi jika ditanya berapa orang putra Aceh Singkil yang dibiayai oleh Pemerintah untuk studi keluar negeri. Perlu diketahui, sejarah membuktikan salah satu tokoh Aceh yang memperjuangkan nasib pendidikan Aceh tempo hari adalah Syekh Abdurrauf As-Singkily yang merupakan putra terbaik Aceh yang berasal dari Aceh Singkil.(rel)